Sebagai anak Papua, saya memandang bahwa situasi Papua hingga hari ini masih jauh dari kata aman, damai, dan sejahtera. Di balik berbagai klaim pembangunan yang terus dipromosikan, masyarakat Papua masih hidup di tengah konflik bersenjata, pengungsian, ketakutan, kemiskinan, dan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan secara adil.
Papua telah menjadi wilayah yang terus mengalami siklus kekerasan. Konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata tidak hanya menimbulkan korban dari kedua pihak, tetapi juga menjadikan masyarakat sipil sebagai korban yang paling menderita. Banyak warga kehilangan rumah, kehilangan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan terpaksa mengungsi dalam waktu yang lama akibat konflik yang tidak kunjung berakhir.
Saya juga melihat bahwa berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua masih menyisakan luka yang mendalam. Berbagai peristiwa yang melibatkan dugaan penembakan warga sipil, penyiksaan, pengungsian paksa, hingga konflik tanah adat terus menjadi perhatian masyarakat Papua. Namun, banyak kasus yang dinilai belum memperoleh penyelesaian yang memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.
Yang lebih menyedihkan adalah ketika penderitaan masyarakat Papua sering kali tenggelam dalam perdebatan politik dan keamanan. Ketika seorang anak kehilangan akses sekolah karena konflik, ketika seorang ibu harus mengungsi dari kampung halamannya, atau ketika masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar isu keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa kekerasan di Papua masih terus menghantui masyarakat sipil hingga tahun 2026.
Jendi tebai ketua Umum IKMAPAL mengkritik pendekatan yang terlalu berorientasi pada keamanan tanpa diimbangi penyelesaian akar masalah. Perdamaian tidak dapat dibangun hanya dengan penambahan aparat atau operasi keamanan. Perdamaian harus dibangun melalui dialog yang jujur, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan masyarakat adat, penegakan HAM, dan keterlibatan orang Papua dalam menentukan masa depan tanahnya sendiri.
Saya juga mempertanyakan mengapa hingga hari ini banyak tuntutan masyarakat Papua terkait keadilan, HAM, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan penyelesaian konflik secara damai belum sepenuhnya terjawab. Ketika kekerasan terus berulang, maka evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan menjadi sebuah keharusan.
Papua Membutuhkan keadilan, bukan sekadar janji. Papua membutuhkan perdamaian, bukan ketakutan. Papua membutuhkan penghormatan terhadap kehidupan manusia, bukan bertambahnya daftar korban. Selama masyarakat masih hidup dalam bayang-bayang konflik dan pelanggaran HAM, maka sulit mengatakan bahwa Papua sedang baik-baik saja.
Tuntutan Moral
- Menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil.
- Menyelidiki secara independen setiap dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
- Menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat dan tanah adat Papua.
- Membuka ruang dialog damai yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua.
- Menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut Papua.
Karena bagi kami, Papua bukan sekadar wilayah pembangunan, tetapi tanah kehidupan, identitas, sejarah, dan masa depan rakyat Papua.
Hormat saya
Jendi Tebai__IKMAPAL
About the Author
