Jakarta, 21 Oktober 2026. Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS) bersama Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (IMAPA-JADETABEK), serta mahasiswa Papua menyampaikan sikap kritis terhadap agenda pembangunan di Tanah Papua yang mengedepankan potensi mineral dan minyak serta gas bumi tanpa menempatkan hak masyarakat adat, keselamatan warga sipil, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Menanggapi Seminar Nasional dengan tema;“Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua”, kami mempertanyakan arah pembangunan yang menjadikan kekayaan alam sebagai pusat perhatian, sementara persoalan pengungsian, gangguan pendidikan, konflik, dan kekhawatiran masyarakat terhadap pendekatan keamanan masih membutuhkan penyelesaian yang serius.
Mahasiswa Papua Sumatera (Kompass) dan IMAPA Jadetabek menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berlandaskan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, dan hak rakyat untuk menentukan masa depannya.
Mahasiswa Papua menuntut 3 Point sebagai berikut;
1. MENOLAK INVESTASI EKSTRAKTIF YANG MERUGIKAN RAKYAT PAPUA.
Kami menolak investasi yang mengabaikan hak masyarakat adat, merusak lingkungan, merampas ruang hidup, atau tidak memberikan manfaat yang adil bagi Orang Asli Papua (OAP). Setiap kebijakan investasi wajib menjamin transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak dasar rakyat.
2. MENOLAK EKSPANSI PERUSAHAAN EKSTRAKTIF DAN MILITERISME DI TANAH PAPUA.
Kami menolak ekspansi perusahaan pertambangan, minyak, dan gas yang mengabaikan hak masyarakat serta menuntut penghentian praktik militerisme yang mengancam keselamatan warga sipil. Negara harus menjamin perlindungan HAM, memulihkan akses pendidikan, dan menyelesaikan persoalan pengungsian serta konflik melalui langkah yang adil dan bermartabat.
3. MENGAKUI HAK MASYARAKAT ADAT DAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI.
Kami menuntut pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alamnya. Kami juga menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat merupakan persoalan politik dan hak yang harus dibahas secara serius, damai, demokratis, dan bermartabat. Apabila tuntutan perlindungan hak, penghentian praktik yang merugikan rakyat, dan pengakuan hak masyarakat adat terus diabaikan, perjuangan untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri akan terus disuarakan melalui cara-cara damai.
Kami, Mahasiswa Papua menegaskan bahwa kekayaan Papua tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan manusianya. Pembangunan tanpa keadilan hanya akan memperlebar ketimpangan; keamanan tanpa perlindungan HAM tidak akan menghadirkan rasa aman.
Papua tidak hanya dipandang sekadar tanah mineral dan migas. Papua adalah tanah kehidupan, identitas, martabat, dan masa depan rakyatnya.
SADAR, BANGKIT, BERSATU, DAN LAWAN.
Jakarta, 22 Oktober 2026
Anderian Kamo
Ketua Umum
Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS)
Semifon Kambue
Ketua Umum
Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (IMAPA-JADETABEK)
Atas nama sikap kritis mahasiswa Papua.
About the Author
