Padang, Sumatera Barat, April 2026 — Himpunan Mahasiswa Papua Sumatera Barat (HIMAPA SUMBAR) menyampaikan pernyataan sikap atas situasi kemanusiaan di Tanah Papua yang dinilai masih jauh dari rasa aman dan keadilan. Melalui forum bersama mahasiswa dan aksi penyampaian aspirasi, mereka menyuarakan keresahan yang lahir dari pengalaman, ingatan, dan realitas yang terus berulang.
Ketua HIMAPA SUMBAR, Riky Yare, dengan nada tenang namun tegas, menyampaikan bahwa mahasiswa Papua tidak sedang mencari panggung, tetapi sedang menyuarakan kenyataan.
“Kami tidak sedang membesar-besarkan keadaan. Kami hanya menyampaikan apa yang terjadi. Dan sampai kapan pun, kami tidak akan diam—karena ini tentang hidup, tentang tanah, dan tentang masa depan kami,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai peristiwa kekerasan di Papua, khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Puncak, bukan sekadar insiden, melainkan luka yang terus berulang tanpa penyelesaian yang adil. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir bukan dengan ketakutan, tetapi dengan perlindungan.
Seorang perwakilan mahasiswi Papua dalam forum tersebut juga menyampaikan suara yang menggambarkan sisi kemanusiaan dari persoalan ini.
“Kami jauh dari rumah, tapi hati kami tetap di Papua. Setiap kali ada kabar kekerasan, kami tidak hanya membaca berita—kami merasakan kehilangan. Kami butuh rasa aman, bukan rasa takut,” ungkapnya.
HIMAPA SUMBAR menilai bahwa pendekatan keamanan yang dominan justru memperdalam trauma masyarakat sipil. Mahasiswa menegaskan bahwa Papua tidak kekurangan kekayaan alam, tetapi masih kekurangan keadilan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak.
Dalam pernyataan resminya, HIMAPA SUMBAR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah:
- Mendesak KOMNAS HAM serta pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Dogiyai dan Puncak.
- Mendesak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun non-organik dari Tanah Papua, karena masyarakat membutuhkan guru dan tenaga medis, bukan pendekatan militer.
- Mendesak Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup untuk mencabut izin investasi yang merugikan masyarakat serta menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong, sekaligus menuntut hak penentuan nasib sendiri secara damai.
- Mengutuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil serta menolak kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik aparat militer dari seluruh wilayah Papua.
- Menuntut pertanggungjawaban hukum bagi aparat yang terlibat dalam tindakan kekerasan serta mendesak adanya investigasi yang transparan dan akuntabel.
- Mendesak Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk bertanggung jawab dalam penanganan pelanggaran HAM di Papua.
HIMAPA SUMBAR menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar tuntutan politik, tetapi panggilan kemanusiaan. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di Papua.
Rilis ini ditutup dengan satu pesan sederhana namun kuat:
bahwa di balik angka, laporan, dan kebijakan, ada manusia yang ingin hidup dengan aman, bermartabat, dan didengar.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat!
Lawan Ketidakadilan! ✊
About the Author
