Padang, Sumatera Barat, April 2026 — Himpunan Mahasiswa Papua Sumatera Barat (HIMAPA SUMBAR) bersama aliansi mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada pemerintah pusat dan daerah terkait situasi kemanusiaan, eksploitasi sumber daya alam, serta meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua.
Dalam rilis yang disampaikan di Padang, mahasiswa menilai bahwa selama puluhan tahun, kebijakan pembangunan di Papua belum berpihak pada masyarakat adat. Operasi industri ekstraktif dinilai lebih menguntungkan korporasi dibanding kesejahteraan rakyat lokal, sementara kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial terus meningkat.
HIMAPA SUMBAR juga menyoroti peristiwa kekerasan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026 sebagai cerminan masih digunakannya pendekatan keamanan dalam merespons persoalan sosial. Insiden tersebut dinilai memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap warga sipil serta mendesak adanya penegakan hukum yang transparan dan adil.
Ketua Umum HIMAPA SUMBAR, Ricky Yare, menegaskan komitmen mahasiswa Papua untuk terus bersuara.
“Kami tidak akan pernah diam. Kami akan terus bersuara demi keadilan dan kesejahteraan di atas tanah Papua yang kami cintai,” ujarnya.
Mahasiswa menilai bahwa berbagai persoalan tersebut berakar pada tidak dihormatinya hak dasar masyarakat Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri, serta dominasi kepentingan ekonomi di atas nilai kemanusiaan.
Sebagai bentuk sikap politik dan moral, HIMAPA SUMBAR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah:
- Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk menutup PT Freeport Indonesia.
- Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Dogiyai.
- Menolak Program Strategis Nasional (PSN) di seluruh wilayah Papua serta mendesak pencabutan izin perusahaan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
- Meminta pengakuan dan pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua.
- Mendesak penarikan aparat militer organik dan non-organik dari wilayah Papua.
- Menolak segala bentuk perusakan lingkungan hidup, termasuk deforestasi, illegal logging, dan aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan.
- Menolak tindakan represif dan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dalam penyampaian aspirasi.
- Mendesak transparansi penegakan hukum terhadap anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
- Menolak segala bentuk kembalinya praktik dwifungsi militer dalam kehidupan sipil.
HIMAPA SUMBAR menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk membuka ruang dialog yang adil, menghentikan pendekatan kekerasan, dan mengedepankan solusi damai yang berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, HIMAPA SUMBAR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan martabat.
Perjuangan ini, menurut mereka, bukan hanya tentang Papua, tetapi tentang masa depan keadilan di Indonesia secara keseluruhan.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat!
Lawan Penindasan! ✊
About the Author
