Langsa, 7 April 2026 — Himpunan Mahasiswa Papua Langsa (HIMPALA) menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait situasi Papua yang dinilai masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, mulai dari eksploitasi sumber daya alam hingga pendekatan keamanan yang berdampak pada masyarakat kehidupan sipil.
Pernyataan ini disampaikan melalui aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa Papua, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap kondisi tanah Papua. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Papua Bukan Tanah Kosong, Hasil Papua untuk Rakyat Papua” serta membawa sejumlah poster tuntutan.
HIMPALA menegaskan bahwa Papua bukanlah wilayah tanpa identitas, melainkan tanah yang dihuni oleh ratusan suku dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang besar. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan maupun investasi harus berpihak pada kepentingan masyarakat asli Papua.
Dalam rilisnya, HIMPALA menyampaikan lima poin tuntutan utama sebagai berikut:
- Menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong serta mendesak pencabutan izin operasi PT Freeport.
- Menolak Program Strategis Nasional (PSN) di seluruh wilayah Papua yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.
- Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, serta menarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua.
- Menuntut penutupan PT Freeport dan pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
- Mendesak pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai belum merepresentasikan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Mahasiswa menilai bahwa selama ini kebijakan negara di Papua lebih menekankan pada eksploitasi sumber daya dibandingkan pembangunan manusia. Hal ini berdampak pada ketimpangan sosial, konflik berkepanjangan, serta lemahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Aksi ini juga menjadi bentuk solidaritas mahasiswa Papua di perantauan untuk terus menyuarakan keadilan dan hak-hak masyarakat Papua. HIMPALA menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus berjalan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan negara.
“Kami bukan hanya berbicara, kami menyuarakan realitas yang kami rasakan. Papua harus dilihat sebagai rumah yang hidup, bukan sekadar objek kepentingan,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Melalui rilis ini, HIMPALA mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk membuka ruang dialog yang adil dan bermartabat, guna mencari solusi damai bagi masa depan Papua.
Sadar, Bangkit, Bersatu, & Lawan KOMPASS Gas Terus!
Papua Merdeka!
About the Author
